Integrasi Hukum Adat dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Kampung Meunasah Bie Pidie Jaya

Authors

  • Asyraful Wajdi IAI Ummul Ayman Pidie Jaya
  • Nurlinda Yani IAI Ummul Ayman Pidie Jaya

DOI:

https://doi.org/10.52029/gose.v4i1.496

Keywords:

Hukum Adat, Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Integrasi Hukum

Abstract

Penelitian ini membahas integrasi antara hukum adat dan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi di Kampung Meunasah Bie. Kampung ini merupakan contoh masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat sekaligus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dilandasi oleh nilai keislaman. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi kedua sistem hukum ini tidak menimbulkan tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan keadilan dan harmoni sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman pluralisme hukum dalam konteks lokal dan keagamaan. 

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Integrasi Hukum. 

References

Antonio, M. S. (2016). Islamic microfinance and economic justice. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 12(3), 145–162.

Ehrlich, E. (2019). Fundamental principles of the sociology of law (Reprinted ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Fauzia, A., & Sihombing, Y. (2020). Community-based dispute resolution: An Indonesian experience. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law,52(1),34–51. https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1718060

Hooker, M. B. (2017). Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws. Oxford, UK: Oxford University Press.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). Laporan tahunan Komnas HAM 2023. Jakarta, Indonesia: Komnas HAM. Jakarta, Indonesia: Komas HAM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

World Bank. (2022). Indonesia justice sector review. Washington, DC: The World Bank.

Downloads

Published

2026-07-03

Issue

Section

Articles