ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012

Husni Kamal

Abstract


Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi dan kekuatan hukum lembaga keuangan syariah yang masih menggunakan Pengadilan Negeri sebagai jalur litigasi. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu melihat putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dengan cara menganalisis putusan tersebut melalui pendekatan Undang-undang (statute approach). Kesimpulannya Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 maka tidak ada lagi dualisme kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menguatkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur Litigasi. Sedangkan kekosongan hukum yang ditimbulkan melalui non litigasi harus merujuk pada UU No 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non perbankan, pendapat atau penilaian ahli. Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa ekonomi syariah tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (non binding), dan hakim pengadilan negeri yang menerima sengketa ekonomi syariah wajib menolak karena sengketa ekonomi syariah bukan lagi menjadi kewenangannya.


Full Text:

PDF

References


Amal, T. A. (1990). Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman. Bandung: Mizan.

Anshori, A. G. (2007). Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan). Yogyakarta: UII Press.

Basir, C. (2009). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. Jakarta: Kencana.

Dewi, L. R. (2012). Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Firdaus, D. (2001). Prospek Law Enforcement Arbitrase DI Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hasan, Z. (2009). Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Hudiata, E. (2012). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah : Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi Dan Nonlitigasi. Yogyakarta: UII Press.

Kansil, C. S. T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Manan, A. (2005). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media.

Nurul, D. (2012). Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah. Yogyakarta: Nuha Medika.

Sarkaniputra. (2005). Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah.

Sismarwoto, E. (2009). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah. Semarang: Pustaka Magister.

Soemitro, R. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakart: Ghalia Indonesia.

Usman, S. (2001). Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Welcome to Al-Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah  Open Journal System. Terima Kasih atas Kunjungannya.